Menteri Risma Akan Hapus Semua BLT Dan Lakukan Pembenahan Data Penerima Bantuan Pemerintah

 Menteri Sosial Tri Rismaharini akan meniadakan bantuan langsung tunai yang selama ini menjadi program pemerintah. Ia mengatakan di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya.

Dengan demikian, menurut Risma penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga. Hal tersebut disampaikan mantanWalikota Surabaya itu usai melakukan serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy kepada dirinya di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.

"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ungkap Risma.

Selain itu,Risma juga akan segera melaukan pembenahan data penerima bantuan dari pemerintah, Namun demikian ia akan  mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu lama jika tidak ada input data yang baru. Ke depan dirinya akan memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.

"Kalau pengalaman saya membetulkan data asal tidak ada inputan baru itu cepat sekali," ujarnya.

Risma mengatakan, pihaknya juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial nantinya.

"Sebetulnya belum tahu krusialnya tapi dengan sistem teknologi dan informasi asal inputnya masuk itu cepat sekali. Contoh berapa yang meninggal dengan TI itu langsung gugur kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," tutur Risma, Mantan Walikota Surabaya itu.

"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.

Mantan Walikota Surabaya itu beharap, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.

"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," ungkap Risma.

Share this post